A. Deskripsi Modul
Pada tanggal 1 Januari 2014, Indonesia meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional — sebuah program yang dalam satu dekade mengubah wajah pembiayaan kesehatan negara ini secara fundamental. Dari sekitar 76 juta peserta yang diwarisi dari program-program pendahulunya, JKN berkembang menjadi program jaminan kesehatan dengan peserta terbesar di dunia dalam satu program tunggal — melampaui 260 juta peserta pada 2023. Tidak ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan yang lebih cepat dan lebih masif dalam sejarah modern.
Namun angka kepesertaan yang mengesankan ini menyembunyikan realitas yang lebih kompleks. Perempuan miskin dari komunitas terpencil yang terdaftar sebagai peserta PBI-JKN masih meninggal karena komplikasi yang dapat dicegah. Bukan karena JKN tidak menanggung persalinannya — JKN menanggungnya. Tetapi karena biaya transportasi ke RSUD yang berjam-jam tidak ditanggung, karena oksitosin yang seharusnya tersedia habis stok, karena bidan yang seharusnya siaga tidak hadir, dan karena sistem yang seharusnya melindunginya tidak berfungsi seperti yang dijanjikan di atas kertas.
🎯 Fokus Modul: Sistem pembiayaan kesehatan adalah salah satu determinan terpenting kualitas dan ekuitas layanan — tetapi ia bukan satu-satunya, dan memahaminya secara mendalam memerlukan lebih dari sekadar mengetahui siapa yang membayar apa. Modul ini membangun pemahaman komprehensif tentang arsitektur pembiayaan kesehatan Indonesia: dari prinsip-prinsip dasar pembiayaan yang berkeadilan, melalui anatomi JKN, APBN/APBD, dan sumber pembiayaan lainnya, hingga implikasi langsung bagi ekuitas layanan KIA dan praktik konsultan Obginsos.
B. Capaian Pembelajaran Modul
Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik mampu:
- Menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem pembiayaan kesehatan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang berkeadilan
- Menganalisis arsitektur JKN — kepesertaan, manfaat, mekanisme pembayaran, dan tantangan keberlanjutan
- Membedakan peran APBN, APBD, dan sumber pembiayaan lainnya dalam ekosistem pembiayaan kesehatan Indonesia
- Mengidentifikasi kesenjangan ekuitas dalam sistem pembiayaan kesehatan yang mempengaruhi akses layanan KIA
- Menganalisis implikasi sistem pembayaran provider terhadap perilaku klinis dan kualitas pelayanan obstetri
C. Materi Inti
C.1. Fungsi dan Prinsip Sistem Pembiayaan Kesehatan
C.1.1. Tiga Fungsi Pembiayaan Kesehatan
WHO mengidentifikasi tiga fungsi utama sistem pembiayaan kesehatan yang harus bekerja secara terintegrasi:
💰 Fungsi 1: Revenue Collection
Penghimpunan Dana: Bagaimana sistem mengumpulkan dana untuk membiayai kesehatan.
- Pajak umum
- Iuran wajib
- Premi asuransi
- Pembayaran langsung (out-of-pocket)
- Bantuan luar negeri
Setiap sumber memiliki implikasi berbeda untuk ekuitas dan keberlanjutan.
🔄 Fungsi 2: Pooling
Pengumpulan Risiko: Bagaimana risiko finansial kesehatan disebarkan di antara populasi.
- Pooling efektif memastikan biaya penyakit mahal tidak ditanggung sendiri oleh individu yang sakit
- Semakin besar dan beragam pool, semakin efektif perlindungan finansialnya
🛒 Fungsi 3: Purchasing
Pembelian Layanan: Bagaimana dana yang terkumpul digunakan untuk membeli layanan kesehatan dari provider.
- Fee-for-service
- Kapitasi
- Paket pembayaran prospektif (INA-CBGs)
Mekanisme pembelian secara fundamental mempengaruhi perilaku provider dan kualitas layanan.
C.1.2. Prinsip Pembiayaan yang Berkeadilan
- Ekuitas dalam kontribusi: Kontribusi ke sistem pembiayaan kesehatan idealnya bersifat progressive — mereka yang lebih mampu berkontribusi lebih besar secara proporsional. Sistem berbasis pajak progresif atau iuran yang ditetapkan berdasarkan penghasilan lebih memenuhi prinsip ini dibanding premi flat yang sama untuk semua.
- Ekuitas dalam akses: Akses ke layanan kesehatan harus ditentukan oleh kebutuhan medis, bukan kemampuan membayar. Ini adalah prinsip yang mudah diucapkan tetapi sulit diwujudkan — bahkan dalam sistem dengan cakupan universal formal.
- Perlindungan dari pengeluaran katastrofik: WHO mendefinisikan pengeluaran kesehatan katastrofik sebagai pengeluaran yang melebihi 10% total pengeluaran rumah tangga (atau 25% pengeluaran non-pangan). Sistem pembiayaan yang baik melindungi rumah tangga dari pemiskinan akibat biaya kesehatan.
C.2. Anatomi Jaminan Kesehatan Nasional
C.2.1. Landasan Hukum dan Struktur
JKN beroperasi dalam kerangka hukum yang berlapis:
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (diubah beberapa kali)
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (mengintegrasikan beberapa ketentuan)
BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab menyelenggarakan JKN — bukan perusahaan asuransi komersial dan bukan lembaga pemerintah biasa. Statusnya yang unik menciptakan tata kelola yang berbeda dari lembaga pemerintah konvensional.
C.2.2. Segmentasi Kepesertaan
Kelompok yang tersisa tidak tercakup: Meskipun target kepesertaan universal sudah hampir tercapai secara nominal, kelompok-kelompok tertentu tetap tidak efektif tercakup: pekerja informal yang tidak mampu membayar iuran mandiri, komunitas adat terpencil yang tidak memiliki dokumen identitas, dan kelompok tanpa alamat tetap.
C.2.3. Paket Manfaat JKN yang Relevan untuk KIA
JKN menggunakan prinsip comprehensive benefit package — manfaat yang dijamin komprehensif, tidak ada plafon biaya (dalam kondisi medis yang dijamin), dan tidak ada co-payment untuk FKTP.
| Layanan KIA yang DIJAMIN | Yang TIDAK dijamin atau TERBATAS |
|---|---|
| • ANC sesuai standar (10 kunjungan sesuai Permenkes terbaru) • Persalinan normal di FKTP (bidan, Puskesmas, klinik pratama) • Persalinan dengan tindakan/SC di FKRTL atas indikasi medis • Perawatan nifas • KB (beberapa metode) • Penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan • Rawat inap untuk kondisi yang memerlukan |
• Biaya transportasi rujukan (meskipun beberapa daerah memiliki program tambahan) • Biaya akomodasi pendamping pasien • Layanan kosmetik atau yang tidak memiliki indikasi medis • Beberapa teknologi baru yang belum masuk formularium |
C.2.4. Mekanisme Pembayaran Provider
Cara BPJS membayar fasilitas kesehatan adalah salah satu determinan terpenting perilaku klinis — dan merupakan aspek JKN yang paling berdampak pada praktik obstetri:
🏥 Pembayaran FKTP — Kapitasi
FKTP (Puskesmas, klinik pratama) dibayar dengan sistem kapitasi — jumlah tetap per peserta terdaftar per bulan, terlepas dari berapa banyak dan layanan apa yang diberikan.
Rp 6.000 – Rp 12.000/peserta/bulan
(tergantung ketersediaan nakes dan lokasi)
Contoh:
Puskesmas dengan 15.000 peserta terdaftar
→ menerima sekitar Rp 90–180 juta/bulan
terlepas dari utilisasi aktual
Implikasi kapitasi untuk perilaku FKTP: Kapitasi menciptakan insentif untuk efisiensi dan pencegahan — Puskesmas "untung" jika peserta sehat dan tidak banyak menggunakan layanan. Tetapi kapitasi juga menciptakan risiko under-service — mengurangi layanan untuk menghemat biaya. Dalam konteks KIA: ada insentif pervers untuk mengurangi kunjungan ANC atau terlambat merujuk karena rujukan "membuang" peserta dari pool kapitasi Puskesmas.
🏨 Pembayaran FKRTL — INA-CBGs
RS dibayar dengan sistem INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) — sistem paket pembayaran prospektif di mana setiap episode pelayanan dibayar dengan tarif tetap berdasarkan diagnosis dan prosedur, terlepas dari biaya aktual yang dikeluarkan RS.
Persalinan normal tanpa komplikasi:
→ Tarif tetap ~Rp 1,5–2,5 juta
SC elektif tanpa komplikasi:
→ Tarif tetap ~Rp 5–8 juta
SC dengan komplikasi berat:
→ Tarif lebih tinggi sesuai kelompok CBG
Implikasi INA-CBGs untuk perilaku RS:
- Risiko SC yang berlebihan: SC memiliki tarif lebih tinggi dari persalinan normal. Meskipun sistem INA-CBGs dirancang untuk mengurangi insentif ini dibanding fee-for-service, risiko over-medicalization tetap ada.
- Risiko under-service untuk kasus kompleks: Kasus dengan komplikasi berat yang biaya aktualnya melebihi tarif INA-CBGs menciptakan insentif untuk meminimalkan intervensi atau merujuk ke RS yang lebih tinggi.
- Risiko early discharge: Tekanan untuk mengurangi lama rawat inap agar biaya aktual tidak melebihi tarif — yang dapat berbahaya untuk kasus postpartum yang memerlukan pemantauan.
C.2.5. Tantangan Keberlanjutan Finansial JKN
JKN secara berulang mengalami defisit yang memerlukan suntikan dana dari APBN. Penyebab struktural defisit:
- Adverse selection: Iuran mandiri yang rendah menarik peserta yang sudah sakit lebih banyak dari yang sehat — menciptakan ketidakseimbangan risk pool.
- Iuran yang tidak sesuai aktuaria: Tarif iuran yang ditetapkan secara politis sering lebih rendah dari yang diperlukan untuk membiayai manfaat yang dijanjikan.
- Utilisasi yang meningkat: Akses yang lebih mudah meningkatkan utilisasi layanan — yang merupakan tujuan program, tetapi menciptakan tekanan finansial yang persisten.
- Fraud dan moral hazard: Klaim yang tidak sesuai indikasi medis dan utilisasi berlebihan oleh sebagian peserta dan provider.
Implikasi untuk layanan KIA: Defisit JKN mendorong kebijakan efisiensi yang dapat mengorbankan kualitas — pengetatan paket manfaat, penurunan tarif INA-CBGs, atau penundaan klaim yang menciptakan tekanan arus kas pada fasilitas.
C.3. APBN dan APBD dalam Ekosistem Pembiayaan Kesehatan
C.3.1. Peran APBN di Luar JKN
APBN berkontribusi pada pembiayaan kesehatan melalui beberapa jalur di luar subsidi iuran JKN:
Anggaran Kemenkes: Sekitar 5–6% APBN dialokasikan untuk kesehatan (UU mewajibkan minimal 5%). Digunakan untuk:
- Operasional Kemenkes dan program nasional
- Pengelolaan RS vertikal
- Pelatihan dan distribusi tenaga kesehatan
- Pengadaan vaksin dan obat program
- Riset kesehatan nasional
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan: Transfer ke daerah untuk tujuan spesifik yang telah dibahas di Modul 1. DAK fisik untuk pembangunan/renovasi Puskesmas dan RS; DAK non-fisik (BOK) untuk kegiatan operasional promotif-preventif.
Dana Insentif Daerah (DID) Bidang Kesehatan: Insentif bagi daerah yang berhasil mencapai indikator kinerja kesehatan tertentu — termasuk indikator KIA. Ini adalah mekanisme results-based financing yang dapat mendorong perbaikan kinerja.
C.3.2. APBD dan Pembiayaan Kesehatan Daerah
UU mewajibkan minimal 10% APBD dialokasikan untuk kesehatan (di luar gaji nakes). Dalam praktiknya:
- Variasi yang ekstrem: Kabupaten kaya dengan PAD tinggi dapat mengalokasikan jauh lebih besar — bahkan 20–25% APBD untuk kesehatan. Kabupaten miskin dengan PAD minimal dan DAU yang tidak memadai hampir tidak dapat memenuhi kewajiban 10%.
- Kualitas belanja yang berbeda: Memenuhi kewajiban 10% secara nominal tidak berarti belanja kesehatan efektif. Sebagian besar anggaran sering terserap untuk gaji dan administrasi, bukan untuk layanan langsung. Anggaran BOK yang kecil untuk ANC komunitas dan kelas ibu hamil mencerminkan prioritas yang rendah meskipun secara nominal memenuhi threshold 10%.
Program-program APBD yang melengkapi JKN: Beberapa daerah mengembangkan program komplementer menggunakan APBD:
- Ambulans desa/laut untuk komunitas terpencil
- Rumah tunggu kelahiran (RTK) di dekat RSUD
- Insentif dukun bayi yang bermitra
- Program KB gratis di luar paket JKN
- Tambahan insentif nakes di daerah terpencil
C.4. Sumber Pembiayaan Lainnya
C.4.1. Out-of-Pocket dan Pembiayaan Katastrofik
Meskipun JKN mencakup sebagian besar biaya medis formal, pengeluaran out-of-pocket (OOP) tetap signifikan karena:
- Biaya tidak langsung yang tidak ditanggung JKN: Transportasi ke fasilitas (terutama di kepulauan dan daerah terpencil), akomodasi keluarga yang mendampingi, makanan selama rawat inap, dan pembelian barang-barang kebutuhan non-medis.
- Biaya informal: Pembayaran informal kepada tenaga kesehatan — meskipun secara hukum dilarang — masih terjadi di beberapa fasilitas, terutama untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat atau berkualitas lebih baik.
Implikasi untuk KIA: Penelitian menunjukkan bahwa biaya OOP adalah hambatan residual yang paling signifikan bagi rumah tangga termiskin setelah hambatan formal JKN teratasi. Biaya transportasi dan biaya tunggu di dekat RSUD dapat setara atau melebihi biaya medis formal yang ditanggung JKN.
C.4.2. Pembiayaan dari Donor dan Lembaga Internasional
Bantuan luar negeri menyumbang sebagian kecil tetapi signifikan untuk program-program KIA tertentu, khususnya di daerah konflik atau bencana dan untuk program inovatif yang belum dapat dibiayai APBN/APBD:
| Jenis Donor | Contoh | Fokus Umum |
|---|---|---|
| Donor bilateral | USAID, GIZ (Jerman), DFAT (Australia) | Program teknis di bidang tertentu (pelatihan, pengembangan sistem, penelitian) |
| Lembaga multilateral | World Bank, ADB, UNFPA, UNICEF | Kombinasi pinjaman dan hibah untuk program skala lebih besar |
| Yayasan | Gates Foundation | Riset dan program inovatif |
Risiko ketergantungan donor: Program yang bergantung pada donor memiliki risiko keberlanjutan yang tinggi. Ketika pendanaan berakhir, program sering berakhir bersamanya — karena tidak ada ownership domestik dan anggaran yang memadai. Ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam program KIA di Indonesia.
C.5. Analisis Ekuitas dalam Sistem Pembiayaan
C.5.1. Siapa yang Paling Terlindungi dan Siapa yang Tidak?
Analisis ekuitas sistem pembiayaan kesehatan Indonesia menunjukkan pola yang konsisten: mereka yang paling membutuhkan perlindungan finansial sering paling tidak terlindungi secara efektif.
| Kelompok yang Relatif Terlindungi Baik | Kelompok yang Paling Tidak Terlindungi Efektif |
|---|---|
| • PNS dan pekerja formal sektor besar (iuran ditanggung pemberi kerja, akses ke RS dengan fasilitas baik) • Penduduk perkotaan yang terdaftar PBI dengan akses ke FKTP dan FKRTL yang berkualitas • Kelompok menengah atas yang memiliki asuransi tambahan di atas JKN |
• Pekerja informal yang tidak mampu membayar iuran mandiri secara konsisten • Komunitas terpencil di mana fasilitas JKN tidak tersedia atau tidak berkualitas • Perempuan di daerah dengan hambatan geografis tinggi yang OOP untuk transportasi sangat besar • Kelompok tanpa dokumen identitas kependudukan |
C.5.2. Dimensi Gender dalam Pembiayaan Kesehatan
Sistem pembiayaan kesehatan memiliki dimensi gender yang sering tidak terlihat:
- Beban pembiayaan kehamilan yang tidak proporsional: Kehamilan dan persalinan adalah kebutuhan kesehatan yang spesifik perempuan — tetapi dalam rumah tangga dengan sumber daya terbatas, prioritas pengeluaran kesehatan sering lebih tinggi untuk anggota keluarga laki-laki. Perempuan sering menunda atau menghindari ANC untuk menghemat biaya OOP.
- Kontrol atas keputusan keuangan: Di banyak komunitas, perempuan tidak memiliki kontrol atas keputusan keuangan rumah tangga — termasuk keputusan untuk mengeluarkan uang untuk transportasi ke fasilitas saat kegawatan. Ini adalah persimpangan antara pembiayaan, gender, dan Three Delays.
- Biaya oportunitas yang tidak terlihat: Waktu yang digunakan perempuan untuk ANC, persalinan di fasilitas, dan perawatan postnatal memiliki biaya oportunitas — kehilangan penghasilan atau produktivitas — yang lebih besar bagi perempuan yang bekerja informal tanpa perlindungan ketenagakerjaan.
C.5.3. Kerangka Evaluasi Ekuitas Pembiayaan
Untuk mengevaluasi apakah sistem pembiayaan bersifat ekuitas, tiga pertanyaan kunci perlu dijawab:
Sistem JKN Indonesia relatif progresif untuk PNS dan pekerja formal (berbasis penghasilan), tetapi regresif untuk peserta mandiri (iuran flat) dan sangat regresif untuk OOP.
Data JKN menunjukkan bahwa utilisasi layanan JKN masih lebih tinggi di kelompok menengah atas perkotaan dibanding kelompok miskin pedesaan — mencerminkan hambatan non-finansial yang persisten.
AKI yang masih 10× lebih tinggi di Papua dibanding Jakarta setelah satu dekade JKN menunjukkan bahwa ekuitas outcome belum tercapai.
C.6. Implikasi bagi Konsultan Obginsos
C.6.1. Memahami Insentif yang Membentuk Perilaku Klinis
Konsultan Obginsos yang memahami sistem pembayaran dapat:
- Mengidentifikasi insentif pervers: Ketika rekan sejawat di RS swasta melakukan SC dengan tingkat yang jauh melebihi indikasi medis, ini bukan hanya masalah etika individual — ia mencerminkan insentif sistemik dari struktur pembayaran. Memahami insentif ini adalah langkah pertama untuk mengadvokasikan perubahan struktural.
- Mengoptimalkan penggunaan sistem untuk pasien: Memahami apa yang dijamin dan tidak dijamin JKN memungkinkan konsultan Obginsos memandu pasien dalam mengakses hak-hak mereka — termasuk mengajarkan pasien cara mengajukan komplain jika hak JKN mereka dilanggar.
- Mengadvokasikan tarif dan paket manfaat yang lebih adil: Partisipasi dalam forum konsultasi BPJS dan asosiasi profesi untuk mengadvokasikan tarif INA-CBGs yang lebih mencerminkan biaya aktual penanganan komplikasi obstetri — sehingga RS tidak memiliki insentif untuk menghindari kasus kompleks.
C.6.2. Mengidentifikasi dan Merespons Hambatan Pembiayaan Residual
Dalam praktik sehari-hari, konsultan Obginsos akan menemukan pasien yang secara teknis terdaftar JKN tetapi tidak dapat mengakses layanan karena hambatan OOP. Respons yang dapat dilakukan:
- Mengetahui program-program lokal (RTK, ambulans desa, dana sosial daerah) yang dapat membantu
- Berkoordinasi dengan pekerja sosial atau kader untuk mengidentifikasi solusi pembiayaan OOP
- Mendokumentasikan dan melaporkan kasus-kasus di mana hambatan OOP menyebabkan keterlambatan — sebagai bahan advokasi kebijakan lokal
D. Pertanyaan Diskusi (Thread Dosen – Minggu 2)
Pertanyaan 1:
Sistem pembayaran INA-CBGs di RS menciptakan tarif tetap per episode perawatan berdasarkan diagnosis. Seorang direktur RS swasta di Jawa Timur secara terbuka menyatakan kepada stafnya: "Kita harus kelola kasus agar biaya aktual tidak melebihi tarif INA-CBGs — kalau tidak RS kita rugi." Dalam praktik obstetri, kebijakan ini diterjemahkan menjadi: tekanan untuk mempersingkat rawat inap post-SC, keengganan menerima pasien rujukan dengan komplikasi berat, dan tendensi mendorong pasien berbiaya tinggi ke RS pemerintah. Menggunakan pemahaman tentang mekanisme pembayaran provider, analisis: (a) bagaimana desain INA-CBGs secara struktural menciptakan insentif yang dapat merugikan pasien obstetri dengan komplikasi — jelaskan mekanismenya secara spesifik; (b) dari perspektif tata kelola sistem kesehatan, siapa yang bertanggung jawab mengawasi dan mengoreksi perilaku provider yang merugikan pasien ini, dan instrumen regulasi apa yang tersedia; (c) sebagai konsultan Obginsos di RS tersebut, apa tindakan etis dan legal yang dapat Anda ambil ketika kebijakan direktur RS bertentangan dengan standar medis yang seharusnya diberikan kepada pasien?
Pertanyaan 2:
Seorang ibu hamil 38 minggu dengan preeklampsia berat datang ke IGD RSUD kabupaten pada pukul 23.00. Ia terdaftar sebagai peserta PBI-JKN. Dokter jaga menyatakan pasien perlu SC segera, tetapi petugas administrasi RS menolak memproses karena "sistem BPJS offline" dan meminta pembayaran deposit tunai Rp 5.000.000 terlebih dahulu. Keluarga tidak memiliki uang. Terjadi keterlambatan 3 jam sebelum akhirnya ditemukan solusi. Bayi lahir dengan asfiksia berat dan meninggal 48 jam kemudian. Analisis kasus ini dari perspektif: (a) hak pasien JKN berdasarkan regulasi yang berlaku — apa yang seharusnya terjadi dan di mana letak pelanggaran regulasinya; (b) tanggung jawab hukum siapa yang paling relevan — RS, petugas administrasi, dokter jaga, atau BPJS — dan berdasarkan regulasi apa; (c) mekanisme komplain dan ganti rugi apa yang tersedia bagi keluarga korban dalam sistem JKN dan sistem hukum Indonesia secara lebih luas?
E. Rangkuman
- Sistem pembiayaan kesehatan menjalankan tiga fungsi yang saling terkait — penghimpunan dana, pengumpulan risiko, dan pembelian layanan — dan ekuitas sistem ditentukan oleh seberapa baik ketiga fungsi ini bekerja untuk melindungi yang paling rentan; prinsip ekuitas kontribusi, ekuitas akses, dan perlindungan dari pengeluaran katastrofik adalah standar evaluasi yang harus diterapkan secara bersamaan
- JKN adalah transformasi pembiayaan paling monumental dalam sejarah kesehatan Indonesia — dengan kepesertaan lebih dari 260 juta yang mencakup persalinan, penanganan komplikasi, dan layanan KIA komprehensif; tetapi kepesertaan formal tidak sama dengan perlindungan efektif karena hambatan non-finansial residual, biaya OOP yang tidak ditanggung, dan kualitas layanan yang tidak merata
- Mekanisme pembayaran provider — kapitasi untuk FKTP dan INA-CBGs untuk FKRTL — menciptakan insentif yang secara struktural mempengaruhi perilaku klinis; konsultan Obginsos perlu memahami insentif ini untuk mengidentifikasi kapan tekanan sistem mendorong perilaku yang merugikan pasien, dan untuk mengadvokasikan desain pembayaran yang lebih berpihak pada kualitas dan ekuitas
- APBN dan APBD melengkapi JKN melalui berbagai jalur — DAK, BOK, program komplementer daerah — tetapi kapasitas fiskal yang sangat bervariasi antar daerah menciptakan disparitas yang memperkuat ketidaksetaraan yang ada; kewajiban minimal 10% APBD untuk kesehatan tidak terpenuhi secara merata dan kualitas belanja kesehatan sering lebih penting dari kuantitasnya
- Dimensi gender dalam pembiayaan kesehatan — kontrol atas keputusan keuangan, biaya oportunitas yang tidak terlihat, dan biaya OOP yang tidak proporsional bagi perempuan miskin pedesaan — adalah hambatan residual yang paling sulit diatasi setelah hambatan formal JKN teratasi; mengidentifikasi dan merespons hambatan ini dalam praktik sehari-hari adalah bagian dari kompetensi konsultan Obginsos yang komprehensif
F. Referensi
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara; 2004.
URL: https://peraturan.bpk.go.id - Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara; 2011.
URL: https://peraturan.bpk.go.id - Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2018.
URL: https://peraturan.bpk.go.id - WHO. The World Health Report 2010: Health Systems Financing — The Path to Universal Coverage. Geneva: WHO; 2010.
URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241564021 - Agustina R, Dartanto T, Sitompul R, et al. Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges. Lancet. 2019;393(10166):75-102.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7 - Pisani E, Olivier Kok M, Nugroho K. Indonesia's road to universal health coverage: a political journey. Health Policy and Planning. 2017;32(2):267-276.
DOI: https://doi.org/10.1093/heapol/czw120 - Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI; 2016.
URL: https://www.kemkes.go.id - Rokx C, Giles J, Satriawan E, et al. New Insights into the Provision of Health Services in Indonesia: A Health Workforce Study. Washington DC: World Bank; 2010.
URL: https://documents.worldbank.org - Sparrow R, Suryahadi A, Widyanti W. Social health insurance for the poor: targeting and impact of Indonesia's Askeskin programme. Social Science & Medicine. 2013;96:264-271.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.09.043 - BPJS Kesehatan. Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022. Jakarta: BPJS Kesehatan; 2023.
URL: https://www.bpjs-kesehatan.go.id
📋 TUGAS PERSONAL – MINGGU 2
Mata Kuliah: Kebijakan Kesehatan & Hukum Reproduksi
📌 PETUNJUK PENGERJAAN
- Tugas ini menuntut analisis yang mengintegrasikan pemahaman tentang arsitektur sistem (Modul 1) dengan sistem pembiayaan (Modul 2) secara kohesif — bukan dua analisis terpisah yang disambung
- Gunakan konsep secara eksplisit dan terapkan pada skenario yang diberikan
- Jawaban yang baik adalah yang spesifik dan analitis — bukan deskriptif dan generik
- Kutipan regulasi yang relevan (nomor UU, PP, atau Permenkes) memperkuat argumen
🟢 Kabupaten Makmur Jaya (Jawa Tengah)
🔴 Kabupaten Tanjung Jauh (Maluku)
Kedua kabupaten ini sama-sama berada di bawah sistem JKN yang sama, dengan paket manfaat yang sama secara nasional.
❓ PERTANYAAN
Menggunakan kerangka tiga fungsi pembiayaan kesehatan WHO (revenue collection, pooling, purchasing) dan konsep desentralisasi kesehatan dari Modul 1, analisis mengapa kedua kabupaten ini — yang sama-sama berada dalam sistem JKN nasional yang "sama" — menghasilkan outcome KIA yang sangat berbeda. Identifikasi dengan spesifik di level mana (nasional, provinsi, atau kabupaten) dan pada fungsi pembiayaan mana kegagalan ekuitas paling signifikan terjadi.
Kabupaten Tanjung Jauh secara teknis memenuhi kewajiban alokasi 10% APBD untuk kesehatan, dan warganya terdaftar sebagai peserta JKN. Namun outcome kesehatannya jauh di bawah standar. Apakah ada pelanggaran kewajiban hukum negara yang dapat diidentifikasi — merujuk pada Pasal 28H UUD 1945, UU Kesehatan, dan prinsip desentralisasi dalam UU Pemerintahan Daerah? Atau apakah ini hanya kegagalan sistem yang tidak melanggar kewajiban hukum yang spesifik?
Sebagai konsultan Obginsos yang baru ditempatkan di Kabupaten Tanjung Jauh, identifikasi dua intervensi pembiayaan yang dapat diadvokasikan dalam tahun pertama menggunakan mekanisme regulasi yang ada — bukan meminta anggaran baru yang tidak realistis. Untuk setiap intervensi: sebutkan mekanisme pembiayaan yang digunakan (DAK, BOK, program APBD, atau instrumen lain), dasar regulasi yang mendukung, siapa yang harus diadvokasikan, dan bagaimana dampaknya terhadap AKI diukur.
📊 RUBRIK PENILAIAN
| Komponen | Kriteria Utama | Bobot |
|---|---|---|
| Bagian A | Ketepatan aplikasi tiga fungsi WHO; analisis desentralisasi yang spesifik; identifikasi level kegagalan ekuitas | 50% |
| Bagian B | Ketepatan analisis kewajiban hukum; penggunaan regulasi yang relevan; argumen yang berimbang | 25% |
| Bagian C | Spesifisitas mekanisme pembiayaan; realisme advokasi; koneksi dengan dampak KIA | 25% |
📚 PANDUAN REFERENSI MINIMAL
- WHO. The World Health Report 2010: Health Systems Financing. Geneva: WHO; 2010.
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara; 2014.
- Agustina R, et al. Universal health coverage in Indonesia. Lancet. 2019;393(10166):75-102.